Pemerintah Genjot Penyaluran Bansos PKH untuk Dukung Keluarga Prasejahtera di Tengah Tantangan Ekonomi

Jakarta, 02 Febuari 2025 — Dalam upaya mengurangi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga prasejahtera, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mempercepat penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam memberikan dukungan finansial kepada keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia.

Apa Itu Bansos PKH?

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka. Bantuan ini diberikan dalam bentuk tunai dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. PKH juga dirancang untuk mendorong penerima manfaat agar memenuhi kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin.

Penyaluran Tahap Ketiga Tahun 2023

Menurut data terbaru dari Kemensos, penyaluran bansos PKH tahap ketiga tahun 2023 telah mencapai 90% dari total target penerima. Bantuan ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank mitra yang ditunjuk pemerintah. Setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan dengan besaran yang bervariasi, tergantung pada komposisi keluarga dan kebutuhannya.

Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga di Jawa Timur, Siti Aminah (42), mengaku sangat terbantu dengan bansos PKH. “Saya bisa membeli kebutuhan sekolah anak-anak dan membeli obat untuk suami saya yang sakit. Bantuan ini sangat berarti bagi kami,” ujarnya.

Besaran Bantuan yang Diterima

Berikut adalah rincian besaran bantuan PKH per komponen:

• Ibu hamil dan anak usia dini: Rp3 juta per tahun.
• Anak sekolah dasar: Rp900 ribu per tahun.
• Anak sekolah menengah pertama: Rp1,5 juta per tahun.
• Anak sekolah menengah atas: Rp2 juta per tahun.
• Lansia dan penyandang disabilitas: Rp2,4 juta per tahun.

Tantangan dalam Penyaluran

Meskipun penyaluran bansos PKH telah berjalan lancar, beberapa tantangan masih ditemui di lapangan. Salah satunya adalah kesulitan akses bagi penerima yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, ada juga keluhan tentang keterlambatan pencairan dana akibat masalah teknis atau ketidakaktifan rekening penerima.

Menyikapi hal ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu. “Kami telah membentuk tim pemantau khusus untuk memastikan tidak ada lagi penerima yang kesulitan mengakses bansos ini,” ujar Risma dalam konferensi pers pekan lalu.

Dampak Positif Bansos PKH

Sejak diluncurkan pada 2007, PKH telah memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 9,36% pada Maret 2023, salah satunya berkat program bansos seperti PKH.

Selain itu, PKH juga berhasil meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurut laporan Kemensos, angka putus sekolah di daerah penerima PKH menurun hingga 30% dalam lima tahun terakhir.

Harapan ke Depan

Pemerintah berencana memperluas cakupan penerima PKH pada tahun 2024, dengan menambahkan kriteria penerima baru seperti keluarga yang terdampak bencana alam dan pengungsi konflik. Selain itu, Kemensos juga sedang mengembangkan sistem digitalisasi penyaluran bansos untuk meminimalisir potensi kebocoran dan meningkatkan akurasi data.

Bagi keluarga prasejahtera seperti Siti Aminah, bansos PKH bukan sekadar bantuan finansial, tapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. “Saya berharap program ini terus berlanjut agar anak-anak saya bisa sekolah tinggi dan punya kehidupan yang lebih baik,” ujarnya penuh harap.

Ditulis oleh: Ana Agustina, Jurnalis Senior Bidang Sosial dan Kesejahteraan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang PKH, kunjungi situs resmi Kemensos atau hubungi call center 1500-171.